Ada Rasa Keadilan yang Terusik dan Terluka, Todung Mulia Lubis dkk. akan Laporkan Majelis Hakim PN Medan ke KY dan MA

Image

*Persidangan Diduga Sebagai Ajang Peradilan “Rekayasa” atau “By Order”

Medan,

Pengacara kondang Todung Mulia Lubis dan kawan-kawan dari Lubis, Santosa & Maramis Law Firm dan Kurniawan & Associates segera akan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan menjatuhkan vonis terhadap kliennya, Ignasius Sago, dengan hukuman 18 bulan penjara dengan perintah segera ditahan kepada Komisi Yudicial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Karena persidangan perkara tersebut diduga sebagai ajang peradilan “rekayasa” atau “try out” (coba-coba) atau “by order” dari pihak-pihak tertentu.

Perkara tersebut adalah Putusan Perkara Pidana No. 1545/PN.Mdn pada tanggal 27 Desember 2012. “Sejak awal proses pemeriksaan berkas perkara klien kami, terdakwa Ignasius Sago, telah terdapat kejanggalan-kejanggalan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satunya adanya pemberkasan ‘secara bersama-sama’ akan tetapi faktanya tidak terdapat berkas perkara terdakwa lainnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan berkas perkara klien kami,” ungkap Todung Mulia Lubis bersama rekan-rekannya Penasehat Hukum terdakwa Ignasius Sago, antara lain Junirwan Kurnia SH dan Arif. Turut pula hadir saat itu Wakil Bupati Madina Dahlan Nasution.

Seperti telah diberitakan media massa, satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Erwin Mangatas Malau menjatuhi hukuman 18 bulan penjara terhadap Komisaris PT Tri Bahtera Sejahtera Drs Ignasius Sago, Kamis (27/12/2012). Terdakwa dinyatakan terbukti memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT Madina Agro Lestari, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dan notaris secara umum. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nilma Lubis dan Dwi Meily Nova menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyebutkan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 266 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan, 18 akta pelepasan hak tanah dengan ganti rugi No 19 s/d 36 tanggal 24 September 2010, menerangkan tanah seluas lebih kurang 526,1533 hektar di Desa Sikapas, Kecamatan Singkuang, Kabupaten Madina, Sumatera Utara, telah diganti rugi oleh Edysa selaku Direktur PT TBS terdakwa Ignasius Sago selaku Komisaris PT TBS kepada saksi Ir Octo Bermand Simanjuntak sebesar Rp31,568 miliar. Tapi ternyata Octo tidak ada menerima pembayaran sebesar Rp31,568 miliar. 
Akta pelepasan hak dengan ganti rugi No 19 s/d 36 Tanggal 24 September 2010 yang dibuat Notaris Soeparno SH digunakan terdakwa Ignasius Sago untuk memperoleh izin usaha perkebunan, sesuai Keputusan Bupati Madina Nomor 525.25/037.a/K/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Madina Nomor 525/043/K/2011 Tanggal 22 Februari 2011. Hal ini menimbulkan kerugian bagi PT Madina Agro Lestari sebesar Rp 4,966 miliar lebih, karena luas areal izin lokasi milik PT Madina Agro Lestari berkurang dari semula 6.500 hektar menjadi 5.656,84 hektar.

Kemudian, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Madina karena tidak ada kepastian hokum karena menggunakan akta pelepasan hak dengan ganti rugi No 19 s/d 36 Tanggal 24 September 2010 yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya. Selain itu, secara umum menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pejabat Pembuat Akta (Notaris) karena Notaris Suparno SH menerbitkan akta yang isinya tidak sesuai dengan sebenarnya.

PERDATA

Proses persidangan dan putusan Majelis Hakim PN Medan tersebut mengundang tanggapan serius dari Todung Mulia Lubis dkk selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ignasius Sago. Todung menegaskan, kasus ini sebenarnya sama sekali tidak mengandung unsur pidana, kalaupun mau diperkarakan berada dalam lingkup perdata.

“Sejak awal sudah saya katakan, there’s no cases, tidak ada kasus, tidak ada unsur pidana, ini murni perdata,” katanya. Menurut Todung, perkara ini bermula dari jual-beli tanah sehingga segala ketidaksesuaian seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah, jika tidak puas baru dilakukan gugatan tetapi bukan secara pidana melainkan gugatan perdata.

“Kalau kasus jual-beli tanah dijadikan pidana, maka itu berarti dijadikan alat penekan. Lalu apa yang akan terjadi di dunia hukum negeri ini. Ini akan menjadi preseden buruk, berapa ribu kasus jual-beli tanah yang selanjutnya nanti akan dijadikan kasus pidana,” tutur Todung.

Menurutnya, sejak awal ia sudah menyatakan  kasus itu murni perdata yang sudah berbicara kepada pihak kepolisian termasuk Polda Sumut dan pihak Kejaksaan yang menangani perkara itu. Namun karena sudah menjadi proses hukum, maka pihaknya menghargai hukum dan tetap mengikuti proses yang berlangsung. “Tetapi kemudian tampak jelas, satu kejanggalan proses hukum luar biasa,” tukas todung.

Salah satu kejanggalan, misalnya menurut Todung, normalnya satu putusan Majelis Hakim diambil antara 1 atau 2 minggu setelah duplik dari terdakwa, tetapi putusan majelis hakim yang ini hanya sehari setelah pembacaan duplik sehingga menjadi tanda tanya kapan majelis hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan. Apalagi dalam amar putusan disebutkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada tanggal 26 Desember 2012, yaitu pada hari sidang pembacaan duplik yang nota bene berlangsung sore hari.

“Ini putusan super kilat, super cepat. Selama pengalaman saya 30 tahun menjadi pengacara, baru pertama kali saya menemukan putusan super cepat seperti ini. Kapan Majelis Hakim bermusyawarah? Saya curiga musyawarah hanya formalitas saja, putusan sudah disiapkan. Saya sungguh terkejut, ada apa di balik putusan super cepat ini? Pasti ada sesuatu di balik ini,” ungkap todung.

Kejanggalan lainnya, lanjut Todung, dalil-dalil hukum dari penasehat hukum dalam pembelaan maupun duplik, keterangan saksi-saksi fakta di persidangan dan saksi ahli tidak dipertimbangkan padahal seharusnya semua keterangan di persidangan dipertimbangkan secara seimbang sesuai prinsip equality amrs. “Jadi ada rasa keadilan yang terusik, terluka oleh putusan Majelis Hakim itu,” cetus Todung.

Lebih dari itu, Todung juga menyoal putusan yang disertai perintah tahan terhadap terdakwa yang menurutnya sama sekali tidak ada urgensinya. “Ignasius Sago bukan terdakwa narkoba, bukan terdakwa korupsi dan bukan terorisme. Ini adalah kasus dari sebuah transaksi perdata berjual jual-beli tanah saja, kenapa dipaksanakan untuk ditahan padahal ada hak-hak hukum yang masih bisa ditempuh terdakwa,” katanya.

Karena itu, tegas Todung Mulia Lubis yang diaminkan Junirwan Kurnia SH dan Arif, begitu mendapat salinan putusan dan mempelajarinya maka segera akan melaporkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut kepada Komisi Yudicial (KY) dan Mahkamah Agung. “Pelanggaran dan kejanggalan pada peradilan ini tidak boleh dibiarkan, sekali dibiarkan maka selanjutnya akan lahir korban ‘Sago-Sago’ yang lain,” ketusnya.

Sementara itu Junirwan Kurnia SH menambahkan, persidangan kasus terdakwa Sago ini lebih seperti peradilan perdata karena bertumpu pada bukti formal, bukan seperti sidang kasus pidana yang mencari kebenaran material. Junirwan Kurnia SH menduga adanya campur tangan Markus (makelar kasus) dalam perkara ini, sehingga Sago dijadikan terdakwa pidana.

Sedangkan Arif menambahkan, di persidangan Notaris yang disebutkan dalam putusan menderita kerugian justru saat dihadirkan sebagai saksi menyatakan tidak merasa dirugikan. Begitu pula Pemkab Madina yang disebut dirugikan, saat memberikan kesaksian di persidangan melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian justru menyatakan tidak merasa dirugian. Bahkan PT Madina Agro Lestari yang disebut dirugikan, saat menjadi saksi mengatakan tidak dirugikan melainkan ada pihak ketiga yang dirugikan tetapi sama sekali tidak dapat menyebutkan siapa pihak ketiga yang dirugikan tersebut.

Lebih seru lagi, Wakil Bupati Dahlan Nasution yang saat itu hadir juga turut menjelaskan bahwa Pemkab Madina sama sekali tidak dirugikan dalam kasus tersebut. Bahkan menurutnya, sejak awal hingga sekarang, jika ada pihak yang merasa dirugikan maka pihak Pemkab Madina bersedia memfasilitasi peninjauan ke lapangan untuk mengukur lahan yang diperkarakan, agar jelas mana lahan yang dipersoalkan dan apakah benar ada tumpang tindih.

“Dari Pengadilan tidak pernah pihak Pemkab Madina diminta untuk menunjukkan lahan di lapangan, untuk mengecek mana yang tumpang-tindih,” ujar Dahlan Nasution.

Wakil Bupati ini juga sempat menjelaskan, bahwa Ignasius Sago di daerah Madina dianggap sebagai bapak yang banyak membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dengan membiayai pembukaan kebun kelapa sawit, dengan kompensasi hanya hasil panennya saja dijual kepadanya dengan harga pasar.

“Makanya, sedih kita melihat Pak Sago dibeginikan,” cetusnya.

Foto: Dari kiri: Todung Mulia Lubis, Junirwan Kurnia, Arif dan lainya saat memberi keterangan di Medan, Kamis (3/1). Inzet: Wakil Bupati Madina Dahlan Nasution.

Sumber: http://harianmandiri.com/hukum/todung-mulia-lubis-dkk-akan-laporkan-majelis-hakim-pn-medan-ke-ky-dan-ma/935

About adichang

PT. Sago Nauli
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s